Breaking News

Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan  Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palangka Raya, kedudukan camat sebagai berikut :

  1. Camat Berkedudukan di Kecamatan.
  2. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan  pimpinan oleh Camat.
  3. Camat bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Camat

  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
  3. Camat melaksanakan sebagaian wewenang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Fungsi Camat

  1. Menyelenggarakan Tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan pertanahan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
  2. Membina pemerintahan Kelurahan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Wilayah Kecamatan.
  3. Membina Pembangunan masyarakat Kelurahan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi pembangunan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
  4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
  5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  6. Melaksanakanpembinaan ,lembaga kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
  7. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum.
  8. Melaksanakan pembinaan adat istiadat dan penegakkan hukum adat diwilayah Kecamatan bersama dengan Damang setempat.
  9. Menyusun program kerja, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota Palangka Raya Kepada Camat :

  1. Perizinan.
  2. Rekomendasi.
  3. Koordinasi.
  4.  Pembinaan.
  5.  Pengawasan.
  6.  Fasilitasi.
  7.  Penetapan.
  8.  Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.